01
Titik Awal
Membaca Isu Strategis
Semuanya berawal dari masalah nyata di lapangan. Kami mengkurasi isu krusial seperti perlindungan data warga, reformasi birokrasi, dan hak-hak pekerja yang mendesak untuk diselesaikan.
Logika Legislasi
Dari Aspirasi ke Regulasi
Menjelaskan bagaimana masukan publik, analisis kebijakan, dan kerja parlemen bergerak menjadi agenda legislasi.
Apa itu Legislasi?
Secara sederhana, legislasi adalah proses menerjemahkan masalah Anda di lapangan menjadi aturan tertulis (Undang-Undang) yang mewajibkan negara bertindak. Kami percaya bahwa proses ini tidak boleh hanya menjadi urusan eksklusif di gedung parlemen, melainkan harus transparan, dapat dipahami, dan dikawal oleh publik secara bersama-sama.
02
Proses Kerja
Agenda Legislasi Parlemen
Membawa isu tersebut ke meja parlemen. Menyusun naskah akademik, memetakan prioritas, dan melakukan perdebatan substansial bersama pemerintah untuk merumuskan regulasi.
03
Edukasi Publik
Policy Explainer
Menerjemahkan bahasa hukum yang rumit menjadi bahasa publik yang sederhana. Publik berhak tahu latar belakang masalah, aktor yang terlibat, dan draf aturan yang sedang dibuat.
04
Hasil Nyata
Dampak Kebijakan
Mengawal berlakunya Undang-Undang hingga terasa dampaknya. Bagaimana regulasi tersebut pada akhirnya melindungi hak warga, memperbaiki layanan, dan menata negara.
Policy Explainer
UU No. 20/2023: Reformasi Aparatur Sipil Negara
Sebagai Ketua Komisi II DPR RI periode 2019–2024, Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung memimpin pembahasan selama 3 tahun untuk melahirkan UU ASN baru yang menggantikan UU No. 5/2014.
Anti PHK Massal
Menjamin 2,3 juta tenaga honorer yang terdata di database BKN tetap bekerja tanpa pemutusan sepihak.
Perlindungan Pendapatan
Skema peralihan status tidak mengurangi take-home pay yang diterima honorer saat ini.
Anggaran Terkendali
Memperkenalkan skema PPPK Penuh Waktu & Paruh Waktu agar daerah berfiskal terbatas tetap dapat menata honorer.
Kronologi Pembahasan
1
2020–2022
Pembahasan Intensif Revisi UU ASN
Memimpin puluhan rapat kerja lintas fraksi bersama Kementerian PANRB, BKN, dan LAN untuk merumuskan payung hukum reformasi birokrasi yang adaptif di era digital.
2
2023
Pengesahan UU No. 20/2023 tentang ASN
Berhasil mengesahkan UU ASN baru yang menggantikan UU No. 5/2014, dengan tiga prinsip utama perlindungan bagi 2,3 juta tenaga honorer.
3
2024
Pengawalan PP Turunan & Respons Putusan MK
Mendesak penerbitan Peraturan Pemerintah turunan agar tidak terjadi kevakuman hukum, serta merespons Putusan MK No. 121/PUU-XXII/2024 terkait pengawasan independen ASN.
UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Dokumen resmi UU ASN yang mencatat status berlaku, nomor pengundangan 141, dan tambahan nomor 6897.
Mekanisme Pengadaan PPPK Paruh Waktu Kementerian PANRB
Penjelasan resmi Kementerian PANRB tentang mekanisme PPPK Paruh Waktu untuk penataan pegawai non-ASN.
Inovasi Regulasi
Lihat Advokasi Dapil →
PPPK Paruh Waktu: Solusi Jalan Tengah
Dr. H. Ahmad Doli Kurnia menjadi tokoh kunci yang merumuskan pembagian status PPPK Penuh Waktu dan PPPK Paruh Waktu dalam UU ASN baru. Skema ini menjadi solusi bagi daerah dengan kapasitas fiskal terbatas agar tetap bisa menata tenaga honorer tanpa melanggar aturan anggaran nasional.
Pencapaian Parlemen
Rekor 160 Undang-Undang dalam 1 Periode
Di bawah kepemimpinan Dr. H. Ahmad Doli Kurnia sebagai Ketua Komisi II DPR RI (2019–2024), komisi tersebut mencatatkan prestasi bersejarah sebagai komisi dengan jumlah produk undang-undang terbanyak yang disahkan sepanjang sejarah parlemen modern Indonesia.
Komisi II DPR RI Hasilkan 160 UU dalam Satu Periode E-Media DPR RI
Berita resmi DPR RI tentang laporan kinerja Komisi II DPR RI periode 2019-2024.
160
Undang-Undang Disahkan
Periode 2019–2024 di Komisi II DPR RI
3
Tahun Kawal UU ASN
Pembahasan mendalam 2020–2023
2,3jt
Honorer Diselamatkan
Dari ancaman PHK massal nasional
Policy Tracker
Tabel Isu Prioritas & Status Pengawalan
Transparansi agenda legislasi. Kami memetakan daftar RUU dan isu strategis yang sedang dikawal, peran spesifik yang diambil, hingga proyeksi dampaknya bagi warga.
| Isu / RUU & Masalah Publik | Peran Pengawalan | Dampak Publik | Validasi |
|---|---|---|---|
| RUU / Demokrasi RUU Pemilu & Pilkada Serentak Mengapa Penting: Menentukan kualitas demokrasi dan representasi rakyat yang murni di TPS. | Mendorong sistem pemilu yang lebih adil, modern, inklusif, dan menyederhanakan proses agar efisien. | Pemilih mendapat sistem yang lebih jelas, representatif, dan akuntabel tanpa kecurangan struktural. | Verifikasi |
| Isu Strategis RUU Satu Data Indonesia Mengapa Penting: Negara tidak bisa membuat kebijakan presisi tanpa data tunggal yang rapi dan dapat dipercaya. | Mengawal integrasi data kependudukan nasional untuk basis layanan publik terpadu. | Bantuan sosial, subsidi, dan kebijakan publik lainnya menjadi jauh lebih tepat sasaran. | Verifikasi |
| RUU / Kelembagaan Revisi UU Partai Politik Mengapa Penting: Sistem parpol yang transparan adalah fondasi utama untuk iklim perpolitikan yang sehat. | Menata tata kelola keuangan partai yang transparan dan rekrutmen politik berbasis gagasan. | Memastikan calon pemimpin daerah dan nasional berkualitas, bukan sekadar bermodal finansial. | Verifikasi |
| Dampak & Implementasi UU Pemekaran DOB Papua Mengapa Penting: Menyangkut pemerataan pembangunan agar negara hadir di wilayah pedalaman dan kepulauan. | Mengawal tata kelola pemerintahan transisi dan keberlanjutan otonomi khusus Papua. | Pelayanan dasar sipil, pendidikan, dan kesehatan hadir lebih dekat dengan pintu rumah warga. | Verifikasi |
*Klik tombol Verifikasi untuk melihat rekam jejak pemberitaan, artikel, dan dokumen resmi terkait agenda di atas secara transparan.
Ruang Dialog Kritis
Politics & Colleagues Breakfast (PCB)
Inisiatif dialog publik gagasan Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung yang memecah kebuntuan komunikasi elit politik. Diluncurkan sejak Februari 2025, forum ini mengubah stigma "politik ruang gelap" menjadi diskusi terbuka, setara, dan mencerahkan.
☕
Dialog Politik di Pagi Hari
Membahas isu-isu berat—seperti evaluasi sistem pemilu, urgensi penyempurnaan konstitusi, hingga dampak putusan MK—dengan suasana santai persahabatan tanpa ada yang merasa "lebih hebat".
Diskusi Cair Tanpa Sekat Elit Lintas Tokoh
💡 Pertukaran Pikiran Nasional
Menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang, mulai dari akademisi, peneliti, hingga praktisi politik. Sebuah komitmen bahwa perbaikan demokrasi dan tata negara membutuhkan partisipasi lintas sektoral, bukan sekadar ketuk palu di parlemen.
- Mengurai kompleksitas konstitusi.
- Mencari jalan tengah kebuntuan hukum pemilu.
- Mengedukasi publik melalui keterbukaan argumen.
Dari Aspirasi ke Regulasi
Kebijakan yang baik dimulai dari suara yang didengar.
Kanal aspirasi menjadi pintu masuk untuk membaca masalah warga, lalu diterjemahkan menjadi kerja legislasi, pengawasan, dan advokasi kebijakan.