@AhmadoliKurnia
Ruang bagi kita bertukar gagasan, membedah persoalan rakyat, dan mengupayakannya dalam kerja legislasi.
Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI
Voice of The Voiceless
Membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara bermartabat, untuk dibaca, dipetakan, dan ditelaah sesuai konteks serta ruang kewenangan yang relevan. Tidak semua aspirasi dapat langsung ditindaklanjuti. Namun, setiap suara yang masuk tetap menjadi bagian penting dalam membaca persoalan publik dan memperkuat kerja advokasi yang bertanggung jawab.
01
Masyarakat menyampaikan aspirasi
02
Tim menelaah konteks dan urgensi isu
03
Aspirasi dipetakan sesuai ruang kewenangan
04
Isu yang relevan dapat menjadi bahan advokasi publik
05
Perkembangan dijelaskan secara proporsional dan bertanggung jawab.
Rekam Jejak & Dampak Nyata
Mulai dari melindungi hak jutaan tenaga honorer hingga menata ulang sistem pemilu. Berikut adalah bukti konkret bagaimana keresahan di lapangan kami wujudkan menjadi keputusan di Senayan.
Masalah: Kebutuhan akselerasi regulasi strategis nasional di wilayah kerja Komisi II DPR RI.
Proses Advokasi: Memimpin dan mengawal agenda legislasi Komisi II DPR RI pada periode 2019-2024.
Dampak: Laporan resmi DPR RI mencatat 160 undang-undang disahkan dalam satu periode kerja.
Masalah: Ketidakpastian status tenaga honorer membutuhkan payung hukum dan transisi yang adil.
Proses Advokasi: Mengawal pembahasan UU ASN agar penataan aparatur mempertimbangkan dampak bagi pekerja non-ASN.
Dampak: UU No. 20 Tahun 2023 menjadi dasar hukum penataan ASN dan tenaga non-ASN.
Masalah: Kasus kekerasan seksual terhadap anak di daerah pemilihan membutuhkan perhatian dan pengawalan publik.
Proses Advokasi: Membawa pengaduan ke KPAI dan mendorong penanganan yang menjaga kepentingan korban.
Dampak: Isu lokal naik menjadi perhatian lembaga perlindungan anak dan media nasional.
Filosofi Pengabdian
Bagi kami, politik bukan sekadar tentang kekuasaan, melainkan jalan untuk mewujudkan keadilan. Seluruh pemikiran dan arah kebijakan harus bermuara pada satu hal: kebermanfaatan nyata bagi masyarakat.
01
Masyarakat yang memahami kebijakan akan lebih kuat menjaga demokrasi dan kepentingannya sendiri.
02
Gagasan tidak berhenti sebagai arsip pribadi; ia perlu bisa dibaca, diuji, dan dimanfaatkan publik.
03
Kebijakan harus bergerak dari bahasa yang rumit menuju solusi yang dapat dirasakan masyarakat.
Perjalanan Publik
Lebih dari dua dekade ditempa di jalanan sebagai aktivis, hingga kini mengawal regulasi di parlemen. Sebuah konsistensi perjuangan yang memastikan bahwa idealisme tidak pernah padam.
Masa awal
Dibentuk oleh ruang organisasi, kaderisasi, dan tradisi dialog publik.
Organisasi
Menguatkan jejaring kebangsaan, kepemudaan, dan konsolidasi gagasan.
2019-2024
Mengawal isu pemerintahan, otonomi daerah, aparatur negara, pertanahan, dan pemilu.
2024-Sekarang
Menghubungkan agenda legislasi nasional dengan kebutuhan publik dan tata kelola negara.
Gagasan & Karya
Kebijakan yang berpihak pada rakyat selalu lahir dari pemikiran yang tajam. Jelajahi kumpulan esai, buku, dan pandangan kritis yang menjadi landasan kerja advokasi kami.
Artikel Terbaru
Keserentakan pemilu membawa ekses negatif, sementara Mahkamah Konstitusi dituntut kembali pada batas kewenangannya.
Menolak keseragaman sistem pemilihan demi mengakomodasi keberagaman kapasitas fiskal dan sosiologis daerah.
Pancasila tidak lagi boleh diindoktrinasi secara usang, melainkan harus dilembagakan melalui integrasi konstitusional.
Penjelasan Kebijakan
Menyederhanakan bahasa legislasi agar publik memahami konteks, proses, dan dampak kebijakan.
Membaca prioritas RUU, isu strategis, dan hubungan aspirasi publik dengan kerja parlemen.
Menjelaskan bagaimana regulasi memengaruhi layanan publik, data warga, demokrasi, dan tata kelola negara.
Transformasi pelembagaan nilai-nilai Pancasila dalam praktik bernegara. Kajian akademik mengenai pelembagaan nilai-nilai Pancasila dalam praktik ketatanegaraan, kebijakan publik, dan regulasi negara.
Antologi pemikiran kritis mengenai dinamika politik nasional, otonomi daerah, reformasi birokrasi, dan arah baru demokrasi Indonesia.
Kumpulan refleksi harian kepemimpinan, integritas, dan pengabdian kebangsaan untuk memotivasi langkah nyata setiap hari.
Media & Publikasi
Kumpulan liputan pers dan pantauan media independen yang menyoroti langkah nyata, advokasi, serta transparansi kerja Ahmad Doli Kurnia di parlemen.
“Sebagai warga negara Indonesia, tentu Pak Jokowi sama dengan warga negara lain, yang memiliki hak politik”
“Komisi II DPR RI mendesak penguatan koordinasi antara Kanwil ATR/BPN dan Pemerintah Daerah di Aceh untuk mempercepat penyelesaian sengketa lahan dan masalah Hak Guna Usaha (HGU). Lemahnya komunikasi antarinstansi dinilai menjadi penghambat utama, meskipun Aceh memiliki status kekhususan dalam pengelolaan tanah.”
“Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia merespons Presiden ke-7 RI Joko Widodo ( Jokowi ) yang meminta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikawal agar dua periode”
Suara Anda Penting
Voice of The Voiceless hadir agar persoalan warga dapat diterima, ditelaah, dan diarahkan ke ruang tindak lanjut yang relevan dengan tetap menjaga martabat cerita.
Setiap pesan ditelaah dengan hati-hati dan tidak ditampilkan sebagai komentar publik.
Download