Konsep Pemilu Asimetris dan Pilkada Hibrida
Menolak keseragaman sistem pemilihan demi mengakomodasi keberagaman kapasitas fiskal dan sosiologis daerah.
"Keseragaman sistem pemilihan tidak selalu sejalan dengan keragaman sosial, fiskal, dan kultural daerah."
Pilkada langsung di seluruh Indonesia tanpa mempertimbangkan kesiapan sosiologis dan ekonomi kerap menimbulkan biaya tinggi, konflik lokal, dan insentif koruptif. Karena itu, pemilu asimetris atau sistem hibrida dapat menjadi jalan tengah yang realistis.
Otonomi riil berada di tingkat kabupaten dan kota, sehingga bupati dan wali kota tetap relevan dipilih langsung oleh rakyat. Sementara itu, provinsi dapat dipahami sebagai wilayah dekonsentrasi yang menjalankan fungsi perpanjangan tangan pemerintah pusat.
Variabel Kesiapan Daerah
Model pemilihan kepala daerah perlu mempertimbangkan literasi pemilih, kapasitas fiskal, kohesi sosial, serta kearifan lokal. Daerah dengan risiko konflik atau biaya politik yang terlalu tinggi memerlukan desain yang lebih hati-hati.
Pendekatan ini tidak menolak demokrasi, tetapi mengajak negara membaca realitas daerah secara lebih presisi agar pemilu tidak menjadi beban sosial dan fiskal yang kontraproduktif.