RUU Satu Data Indonesia dan Tata Kelola Kebijakan
Meruntuhkan tembok ego sektoral demi melahirkan tata kelola kebijakan negara yang akurat dan tepat sasaran.
"Kebijakan yang tepat sasaran membutuhkan data yang terintegrasi, aman, dan dapat dipercaya."
Kualitas administrasi negara sangat bergantung pada pengambilan keputusan berbasis data. Namun birokrasi Indonesia masih menghadapi fragmentasi data lintas kementerian yang tumpang tindih dan sering menghasilkan kesimpulan berbeda.
Akibatnya, penyaluran bantuan sosial, jaminan kesehatan, dan layanan publik rentan tidak tepat sasaran. RUU Satu Data Indonesia hadir untuk meruntuhkan ego sektoral tersebut.
Integrasi dan Keamanan Data
Regulasi ini diarahkan untuk mengintegrasikan sistem pengumpulan data nasional, memperkuat keamanan siber, dan menjamin perlindungan privasi warga.
Proses penyusunannya juga perlu melibatkan daerah agar tata kelola data tidak hanya lahir dari imajinasi pusat, tetapi memahami realitas administrasi di lapangan.